A. Memlalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan pada masa orde baru perlu kita sebut segera partai politik (parpol) saja. Karena merupakan orgnisasi politik peserta pemelihan umum contohnya :
Sutra struktur dan infla struktur politik di Indonesia
Pemerintahan (eksekutif) tingkat pusat yaitu presiden dan perdana mentri (PM) Kabinet (dewan mentri) tingkat pusat.
Lembaga tingkat Negara (MPR) dan lembaga-lembaga tertinggi-tinggi Negara DPR-DPA, MA, DPK.
1. Tingkat Daerah
Pemerintahan Daerah Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten Kota.
Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Pemda Propinsi Kabupaten / Kota Kodam Koranil, Pengadilan Tinggi / Negara Kejari-kejari
Badan Legislatif (DPRD) Kabupaten Kota
2. Parpol Tingkat Pusat (PPP, PDI, PAN, PKB) dan lain-lain.
(Tingkat Pusat) kelompok-kelompok kepentingan misalnya : KADIN, KMPI, IWAPI, HKTI.
Kelompok-kelompok penekanan misalnya : NU, PETISI 5, FTI, ICW, SOWA, YLKI, KONTAS.
Pendapat umum (opini publik) dan media masa.
3. Tingkat Daerah
DPW dan DPC partai-partai politik
Kelompok kepentingan dan kelompok penekanan di daerah atau pada rakyat daerah
Pendapat umum dan media massa daerah
A. Contoh Kasus
1. Gulput tidak ikut serta dalam pemiliham kepala daerah Propinsi Maluku UtaraPeriode 2007 sehingga terjadi berbagai macam konflik.
Contoh kasus
2. Mereka sangat berambisi untuk memanfaatkan suatu partai yang dianunginya atau berambisi untuk menjadi pemimpin partyaimaka dengan berbagai kegiatan politik akan dijalankan dan mereka akan ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan.
B. Contoh kasus
1. Masyarakat pedesaan tidak memperdulikan masalah input karena mereka tidak engharapkan input atau output dari luar dalam hal ini minyak tanah.
2. Pemerintah sangat tidak memperhatikan masalah input dan output sehingga harga sembako sangat meningkat
C. Contoh kasus
1. dalam kelompok partai orang-orang yang teragbung dalam suatu kegiatan politik untuk mencapai tujuan dan kelompoknya atau tujuan person dengan segala tindakan atau cara yang akan dilakukan.
2. Contoh kasus
Kebijakan pemerintah kota untuk menurunkan harga BBM.
Sutra struktur dan infla struktur politik di Indonesia
Pemerintahan (eksekutif) tingkat pusat yaitu presiden dan perdana mentri (PM) Kabinet (dewan mentri) tingkat pusat.
Lembaga tingkat Negara (MPR) dan lembaga-lembaga tertinggi-tinggi Negara DPR-DPA, MA, DPK.
1. Tingkat Daerah
Pemerintahan Daerah Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten Kota.
Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Pemda Propinsi Kabupaten / Kota Kodam Koranil, Pengadilan Tinggi / Negara Kejari-kejari
Badan Legislatif (DPRD) Kabupaten Kota
2. Parpol Tingkat Pusat (PPP, PDI, PAN, PKB) dan lain-lain.
(Tingkat Pusat) kelompok-kelompok kepentingan misalnya : KADIN, KMPI, IWAPI, HKTI.
Kelompok-kelompok penekanan misalnya : NU, PETISI 5, FTI, ICW, SOWA, YLKI, KONTAS.
Pendapat umum (opini publik) dan media masa.
3. Tingkat Daerah
DPW dan DPC partai-partai politik
Kelompok kepentingan dan kelompok penekanan di daerah atau pada rakyat daerah
Pendapat umum dan media massa daerah
A. Contoh Kasus
1. Gulput tidak ikut serta dalam pemiliham kepala daerah Propinsi Maluku UtaraPeriode 2007 sehingga terjadi berbagai macam konflik.
Contoh kasus
2. Mereka sangat berambisi untuk memanfaatkan suatu partai yang dianunginya atau berambisi untuk menjadi pemimpin partyaimaka dengan berbagai kegiatan politik akan dijalankan dan mereka akan ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan.
B. Contoh kasus
1. Masyarakat pedesaan tidak memperdulikan masalah input karena mereka tidak engharapkan input atau output dari luar dalam hal ini minyak tanah.
2. Pemerintah sangat tidak memperhatikan masalah input dan output sehingga harga sembako sangat meningkat
C. Contoh kasus
1. dalam kelompok partai orang-orang yang teragbung dalam suatu kegiatan politik untuk mencapai tujuan dan kelompoknya atau tujuan person dengan segala tindakan atau cara yang akan dilakukan.
2. Contoh kasus
Kebijakan pemerintah kota untuk menurunkan harga BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar