Prof. Dr. S. Nasution, M.A. didalam Kata Pengantar bukunya, “Sejarah Pendidikan Indonesia” mengatakan, “Pendidikan tidak berdiri sendiri akan tetapi senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, cultural. Sering pendidikan dipandang sebagai alat politik untuk mengatur dan menguasai perkembangan suatu bangsa, walaupun politik sendiri tidak lepas dari pengaruh sosial, ekonomi dan budaya”.
Titik yang paling penting didalam perjalan sejarah pendidikan Indonesia adalah pada saat munculnya ide Politik Etis. Latar belakang Politik Etis dimulai setelah terjadinya kesulitan keuangan pemerintah Belanda akibat perang Diponegoro (1825-1830) dan perang antara Belanda dengan Belgia (1830-1839). Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda menerima rencana yang dajukan oleh Van Den Bosch dimana pekerjaan budak menjadi dasar eksploitasi colonial. Ia membawa ide penggunaan kerja paksa sebagai cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan maksimal, yang kemudian dikenal sebagai cultuurstelsel atau Tanam Paksa yang memaksa penduduk Jawa untuk menghasilkan tanaman untuk pasaran Eropa.
Sistem eksploitasi kolosal ini harus memperkerjakan sejumlah besar orang Bumiputera sebagai pegawai rendahan yang murah untuk menjaga agar perkebunan pemerintah berjalan lancar. Untuk tujuan ini pada tahun 1848 untuk pertama kalinya dalam sejarah colonial diberikan 25.000 Gulden untuk pendirian sekolah bagi anak Bumiputera.
Selanjutnya pada tahun 1899 barulah secara resmi muncul ide Politik Etis dengan terbitnya sebuah artikel oleh Van Deventer berjudul “Hutang Kehormatan” dalam majalah De Gids. Van Deventer menganjurkan program yang ambisius untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ia ingin memperbaiki irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Pendidikan dan emansipasi itulah yg menjadi inti Politik Etis.
Akhirnya politik etis memperoleh sukses berkat keuntungan yang diberikannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar yg berkembang pesat dengan dibiayai modal besar. Politik Etis hanya dapat berhasil setelah keberhasilan bank-bank dalam ekspansi teritorial dan penanaman modal. Pemerintah maupun perkebunan yg baru diduduki sangat memerlukan pegawai yg terdidik dan politik etis serasi dengan tujuan itu. Para importer sangat berkepentingan tentang adanya masyarakat terdidik yg mempunyai daya beli yg kuat.
Dari sekilas gambaran Politik Etis diatas yg paling menarik adalah komentar dari orang Belanda sendiri, Van Kol, “sesungguhnya tidak ada apa yang disebut politik etis di tanah jajahan, karena tujuan politik colonial ialah eksploitasi bangsa yang terbelakang, walaupun tujuan yang sebenarnya sering disembunyikan di belakang kata-kata indah”.
Singkatnya, daripada ngambil tukang insinyur dari Belanda musti gaji 75 Gulden mendingan anak-anak priyayi/aristokrat dipakein dasi, pake seragam pegawai kompeni, gajinya 12 Gulden, kan lebih murah costnya. Terus suruh deh petantang petenteng nyepakin rakyatnya sendiri.
Yaah… makasih Belanda, udah mau ngajarin baca tulis sama ngetik…. sehingga Pak Karno, orang pribumi pertama yg lulusan ITB (1926) bisa mbacain teks proklamasi. Merdeka!!!
Neo Politik Etis
Konteks pendidikan saat ini masih didominasi suatu konstruksi pemikiran yang sangat pragmatis dari dunia pendidikan dimana orientasi untuk belajar ialah hanya untuk mencari sebuah pekerjaan yang layak tanpa memperhatikan makna pencerahan dari sebuah sistem pendidikan, mental-mental inlander ini pada dasarnya adalah sebuah konstruksi besar dari sebuah sistem kapitalisme global yang masih terus lestari.
proses sistem pendidikan modern dibawa oleh kaum-kaum kolonial di tanah air kita dengan diawali oleh sebuah kebijakan politik etis yang pada akhirnya memunculkan kebijakan politik etis ini terlebih dahulu diawali oleh sebuah pergulatan dari kelompok-kelompok konservatif (terdiri dari kaum-kaum birokrat dan aristokrasi kerajaan Belanda yang berkultur sangat feodal) yang menghendaki untuk tetap memegang segala sesuatu kebijakan Negara tanpa campur tangan dari kelompok-kelompok moderat (dalam hal ini ialah kelompok-kelompok pengusaha) melawan kelompok-kelompok moderat (yang banyak dimotori oleh kaum-kaum pengusaha, termasuk Van Deventer sendiri yang dikenal sebagai penggagas kebijakan politik etis ini).
Ketika kelompok moderat memenangkan pertarungan tersebut di dalam parlemen kerajaan Belanda, maka mulailah kebijakan politik etis (politik balas budi) ini diterapkan di tanah Hindia Belanda. Sebuah kebijakan yang seakan-akan memang baik dan lebih menghargai kaum-kaum inlander daripada kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda seperti kebijakan tanam paksa. Tetapi apabila kita coba analisa, munculnya kebijakan politik etis yang dipelopori oleh golongan-golongan borjuis (pengusaha) di negeri Belanda ini tetap memiliki sebuah nilai politis yaitu untuk memenuhi kepentingan para pengusaha Belanda tersebut, terutama untuk memperlancar kepentingan bisnisnya melalui perkebunan-perkebunan (onderneming) yang banyak dibuka pada saat itu.
Secara tak langsung para pengusaha-pengusaha ini jelas membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil tetapi mau dibayar murah daripada mereka harus mendatangkan tenaga kerja langsung dari negeri Belanda untuk dipekerjakan sebagai juru tulis maupun mandor-mandor di perkebunan. Konstruksi awal dari suatu sistem pendidikan modern inilah yang kemudian melekat memasuki kultur dunia pendidikan kita dimana kemudian konstruksi yang terbangun sekolah ialah sebuah formalitas yang harus ditempuh untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak.
Sekarang pun di tengah arus modernitas konstruksi dalam dunia pendidikan kita tidak berubah sedikitpun, bahwasanya sekolah ialah sebuah formalitas dan rutinitas yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, tanpa memperhatikan konsep-konsep pendidikan sebagai sebuah enlightment/pencerahan didalam kehidupan. Lebih celaka lagi pemerintah juga ikut-ikutan mengkonstruksi pola pikir yang sangat pragmatis didalam dunia pendidikan, konstruksi yang terbangun akhirnya bahwasanya pemerintah menjadi supplier tenaga kerja bagi kepentingan asing melalui berbagai macam perusahaan maupun instansi-instansi asing yang akan mulai memasuki Indonesia pada era pasar bebas nanti, dimana didalam iklim pasar bebas pemerintah haruslah memenuhi sebuah standarisasi-standarisasi di dalam mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Yang lebih celaka, dalam mengejar targetan-targetan pasar bebas tersebut pemerintah ternyata masih enggan untuk memenuhi kewajibannya di dalam dunia pendidikan, anggaran pendidikan sebesar 20%, belum adanya sebuah kurikulum pendidikan yang benar-benar mencerdaskan, belum tersedianya tenaga pengajar serta merata di seluruh Indonesia, belum terrpenuhinya kesejahteraan tenaga pengajar adalah beberapa hal yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kontradiksi tersendiri ketika penguasa akan memaksakan SDM kita untuk bisa bersaing di era pasar bebas.
Akhirnya yang paling merasakan ketidakadilan didalam kasus ini ialah kembali lagi si siswa yang harus dipaksa untuk memenuhi standarisasi pasar bebas dan hanya dipaksa untuk menjadi robot-robot pengabdi kaum kapital diperparah lagi oleh pemerintah yang seakan-akan menjadi penyalur dari si tenaga murah terdidik ala zaman politik etis.
Output pendidikan adalah calon buruh bagi kapitalis. Semakin banyak buruh yang tersedia maka semakin murah harganya. Industri sangat membutuhkan drop out yang banyak dari sekolah-sekolah. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin murah harganya. Bagi kapitalis untuk menekan biaya produksi maka biaya tenaga kerja harus ditekan sedemikian rupa. Dengan demikian, kurikulum-kurikulum yang diajukan sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang, apa bukan sarana imperialis untuk mencari tenaga kerja murah.
Kurikulum kompetensi ialah mempersiapkan lulusan-lulusan menjadi tenaga kerja siap pakai di pabrik-pabrik yang akan didirikan, kemudian standar evaluasi yang ditekankan pada hasil belajar bukan pada proses belajar, kebijakan perguruan tinggi menjadi BHMN dan kebijakan-kebijakan lainnya, sengaja atau tidak sengaja, semua mengarah kepada menciptakan anak-anak putus sekolah sehingga menjadi calon buruh murah untuk kepentingan investor-investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
Titik yang paling penting didalam perjalan sejarah pendidikan Indonesia adalah pada saat munculnya ide Politik Etis. Latar belakang Politik Etis dimulai setelah terjadinya kesulitan keuangan pemerintah Belanda akibat perang Diponegoro (1825-1830) dan perang antara Belanda dengan Belgia (1830-1839). Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda menerima rencana yang dajukan oleh Van Den Bosch dimana pekerjaan budak menjadi dasar eksploitasi colonial. Ia membawa ide penggunaan kerja paksa sebagai cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan maksimal, yang kemudian dikenal sebagai cultuurstelsel atau Tanam Paksa yang memaksa penduduk Jawa untuk menghasilkan tanaman untuk pasaran Eropa.
Sistem eksploitasi kolosal ini harus memperkerjakan sejumlah besar orang Bumiputera sebagai pegawai rendahan yang murah untuk menjaga agar perkebunan pemerintah berjalan lancar. Untuk tujuan ini pada tahun 1848 untuk pertama kalinya dalam sejarah colonial diberikan 25.000 Gulden untuk pendirian sekolah bagi anak Bumiputera.
Selanjutnya pada tahun 1899 barulah secara resmi muncul ide Politik Etis dengan terbitnya sebuah artikel oleh Van Deventer berjudul “Hutang Kehormatan” dalam majalah De Gids. Van Deventer menganjurkan program yang ambisius untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Ia ingin memperbaiki irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Pendidikan dan emansipasi itulah yg menjadi inti Politik Etis.
Akhirnya politik etis memperoleh sukses berkat keuntungan yang diberikannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar yg berkembang pesat dengan dibiayai modal besar. Politik Etis hanya dapat berhasil setelah keberhasilan bank-bank dalam ekspansi teritorial dan penanaman modal. Pemerintah maupun perkebunan yg baru diduduki sangat memerlukan pegawai yg terdidik dan politik etis serasi dengan tujuan itu. Para importer sangat berkepentingan tentang adanya masyarakat terdidik yg mempunyai daya beli yg kuat.
Dari sekilas gambaran Politik Etis diatas yg paling menarik adalah komentar dari orang Belanda sendiri, Van Kol, “sesungguhnya tidak ada apa yang disebut politik etis di tanah jajahan, karena tujuan politik colonial ialah eksploitasi bangsa yang terbelakang, walaupun tujuan yang sebenarnya sering disembunyikan di belakang kata-kata indah”.
Singkatnya, daripada ngambil tukang insinyur dari Belanda musti gaji 75 Gulden mendingan anak-anak priyayi/aristokrat dipakein dasi, pake seragam pegawai kompeni, gajinya 12 Gulden, kan lebih murah costnya. Terus suruh deh petantang petenteng nyepakin rakyatnya sendiri.
Yaah… makasih Belanda, udah mau ngajarin baca tulis sama ngetik…. sehingga Pak Karno, orang pribumi pertama yg lulusan ITB (1926) bisa mbacain teks proklamasi. Merdeka!!!
Neo Politik Etis
Konteks pendidikan saat ini masih didominasi suatu konstruksi pemikiran yang sangat pragmatis dari dunia pendidikan dimana orientasi untuk belajar ialah hanya untuk mencari sebuah pekerjaan yang layak tanpa memperhatikan makna pencerahan dari sebuah sistem pendidikan, mental-mental inlander ini pada dasarnya adalah sebuah konstruksi besar dari sebuah sistem kapitalisme global yang masih terus lestari.
proses sistem pendidikan modern dibawa oleh kaum-kaum kolonial di tanah air kita dengan diawali oleh sebuah kebijakan politik etis yang pada akhirnya memunculkan kebijakan politik etis ini terlebih dahulu diawali oleh sebuah pergulatan dari kelompok-kelompok konservatif (terdiri dari kaum-kaum birokrat dan aristokrasi kerajaan Belanda yang berkultur sangat feodal) yang menghendaki untuk tetap memegang segala sesuatu kebijakan Negara tanpa campur tangan dari kelompok-kelompok moderat (dalam hal ini ialah kelompok-kelompok pengusaha) melawan kelompok-kelompok moderat (yang banyak dimotori oleh kaum-kaum pengusaha, termasuk Van Deventer sendiri yang dikenal sebagai penggagas kebijakan politik etis ini).
Ketika kelompok moderat memenangkan pertarungan tersebut di dalam parlemen kerajaan Belanda, maka mulailah kebijakan politik etis (politik balas budi) ini diterapkan di tanah Hindia Belanda. Sebuah kebijakan yang seakan-akan memang baik dan lebih menghargai kaum-kaum inlander daripada kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda seperti kebijakan tanam paksa. Tetapi apabila kita coba analisa, munculnya kebijakan politik etis yang dipelopori oleh golongan-golongan borjuis (pengusaha) di negeri Belanda ini tetap memiliki sebuah nilai politis yaitu untuk memenuhi kepentingan para pengusaha Belanda tersebut, terutama untuk memperlancar kepentingan bisnisnya melalui perkebunan-perkebunan (onderneming) yang banyak dibuka pada saat itu.
Secara tak langsung para pengusaha-pengusaha ini jelas membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil tetapi mau dibayar murah daripada mereka harus mendatangkan tenaga kerja langsung dari negeri Belanda untuk dipekerjakan sebagai juru tulis maupun mandor-mandor di perkebunan. Konstruksi awal dari suatu sistem pendidikan modern inilah yang kemudian melekat memasuki kultur dunia pendidikan kita dimana kemudian konstruksi yang terbangun sekolah ialah sebuah formalitas yang harus ditempuh untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak.
Sekarang pun di tengah arus modernitas konstruksi dalam dunia pendidikan kita tidak berubah sedikitpun, bahwasanya sekolah ialah sebuah formalitas dan rutinitas yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, tanpa memperhatikan konsep-konsep pendidikan sebagai sebuah enlightment/pencerahan didalam kehidupan. Lebih celaka lagi pemerintah juga ikut-ikutan mengkonstruksi pola pikir yang sangat pragmatis didalam dunia pendidikan, konstruksi yang terbangun akhirnya bahwasanya pemerintah menjadi supplier tenaga kerja bagi kepentingan asing melalui berbagai macam perusahaan maupun instansi-instansi asing yang akan mulai memasuki Indonesia pada era pasar bebas nanti, dimana didalam iklim pasar bebas pemerintah haruslah memenuhi sebuah standarisasi-standarisasi di dalam mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Yang lebih celaka, dalam mengejar targetan-targetan pasar bebas tersebut pemerintah ternyata masih enggan untuk memenuhi kewajibannya di dalam dunia pendidikan, anggaran pendidikan sebesar 20%, belum adanya sebuah kurikulum pendidikan yang benar-benar mencerdaskan, belum tersedianya tenaga pengajar serta merata di seluruh Indonesia, belum terrpenuhinya kesejahteraan tenaga pengajar adalah beberapa hal yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kontradiksi tersendiri ketika penguasa akan memaksakan SDM kita untuk bisa bersaing di era pasar bebas.
Akhirnya yang paling merasakan ketidakadilan didalam kasus ini ialah kembali lagi si siswa yang harus dipaksa untuk memenuhi standarisasi pasar bebas dan hanya dipaksa untuk menjadi robot-robot pengabdi kaum kapital diperparah lagi oleh pemerintah yang seakan-akan menjadi penyalur dari si tenaga murah terdidik ala zaman politik etis.
Output pendidikan adalah calon buruh bagi kapitalis. Semakin banyak buruh yang tersedia maka semakin murah harganya. Industri sangat membutuhkan drop out yang banyak dari sekolah-sekolah. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin murah harganya. Bagi kapitalis untuk menekan biaya produksi maka biaya tenaga kerja harus ditekan sedemikian rupa. Dengan demikian, kurikulum-kurikulum yang diajukan sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang, apa bukan sarana imperialis untuk mencari tenaga kerja murah.
Kurikulum kompetensi ialah mempersiapkan lulusan-lulusan menjadi tenaga kerja siap pakai di pabrik-pabrik yang akan didirikan, kemudian standar evaluasi yang ditekankan pada hasil belajar bukan pada proses belajar, kebijakan perguruan tinggi menjadi BHMN dan kebijakan-kebijakan lainnya, sengaja atau tidak sengaja, semua mengarah kepada menciptakan anak-anak putus sekolah sehingga menjadi calon buruh murah untuk kepentingan investor-investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar